-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

PWO Dwipantara Kirim Peringatan Tegas ke Polri se-Indonesia: Putusan MK Wajib Dipatuhi, Sengketa Pers Jangan Langsung Dipidana!

Minggu | November 22, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-22T09:46:48Z


JAKARTA | Faktual86.com :  Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek, agar mematuhi dan menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan produk jurnalistik.


Peringatan tersebut disampaikan melalui Rilis Resmi Nomor 007/RILIS/PWO-DWIPA/XI/2026 tertanggal 22 November 2026, yang ditujukan khusus kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.


PWOD menilai putusan MK tersebut merupakan landasan konstitusional penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan instrumen hukum pidana maupun perdata dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.


Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut dibacakan pada 19 Januari 2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.


Dalam amar putusannya, MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 UU Pers.


Mahkamah menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.


Ketentuan tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif atau restorative justice.


Dewan Pers Harus Dikedepankan dalam Sengketa Pemberitaan


Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara, Feri Rusdiono, SH menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum harus memahami secara utuh substansi putusan MK tersebut.


Menurutnya, setiap laporan yang berkaitan dengan pemberitaan atau karya jurnalistik perlu terlebih dahulu dilihat substansi persoalannya, termasuk apakah produk yang dipermasalahkan benar merupakan karya jurnalistik yang dibuat dalam pelaksanaan tugas profesi wartawan secara sah.


"Jangan sampai setiap keberatan terhadap pemberitaan langsung diarahkan menjadi persoalan pidana, tanpa terlebih dahulu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi," demikian penegasan PWOD dalam rilis resminya.


PWOD menilai mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penanganan pengaduan melalui Dewan Pers merupakan bagian penting untuk memberikan ruang penyelesaian yang adil bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus melindungi kemerdekaan pers.


Empat Hal yang Harus Diperhatikan Penyidik


Dalam rilis tersebut, PWOD meminta jajaran penyidik Polri memperhatikan sejumlah prinsip ketika menerima pengaduan yang berkaitan dengan pemberitaan.


Pertama, penyidik perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apakah objek yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik yang dihasilkan melalui pelaksanaan tugas profesi wartawan secara sah.


Kedua, penyelesaian keberatan terhadap pemberitaan harus memperhatikan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


Ketiga, apabila persoalan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, mekanisme penanganan dan penyelesaian melalui Dewan Pers harus menjadi perhatian utama sesuai putusan MK.


Keempat, penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan atas pelaksanaan profesinya secara sah harus memperhatikan seluruh tahapan dan persyaratan konstitusional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025.


PWOD mengingatkan agar tidak terjadi tindakan hukum yang mengabaikan mekanisme perlindungan pers sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.


Wartawan Bukan Kebal Hukum


Di sisi lain, PWOD juga menegaskan bahwa putusan MK tersebut bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada wartawan.


Wartawan tetap wajib tunduk pada hukum dan Kode Etik Jurnalistik. Apabila terdapat dugaan tindak pidana murni yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan jurnalistik, seperti penipuan, pemerasan, penggelapan, kekerasan, maupun tindakan melawan hukum lainnya, proses penegakan hukum tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dengan demikian, perlindungan terhadap wartawan tidak boleh disalahartikan sebagai hak istimewa untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.


Sebaliknya, perlindungan tersebut merupakan jaminan agar kemerdekaan pers tetap terjaga dan penyelesaian sengketa pemberitaan dilakukan melalui mekanisme yang tepat.


PWOD Ajak Polri Bersinergi Menjaga Kemerdekaan Pers


Pada bagian penutup, Feri Rusdiono mengajak seluruh jajaran kepolisian dan insan pers membangun hubungan kemitraan yang profesional, saling menghormati, serta berlandaskan ketentuan hukum.


PWOD menegaskan bahwa wartawan dan kepolisian memiliki peran masing-masing dalam menjaga kepentingan masyarakat, demokrasi, serta tegaknya supremasi hukum.


"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami hanya meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi dihormati dan dilaksanakan. Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, tersedia mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, Dewan Pers, dan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum," demikian sikap PWOD.


Melalui rilis tersebut, PWOD meminta Kapolri, Kabareskrim, Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek agar memastikan jajaran penyidik memahami dan mengimplementasikan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik.


Rilis resmi tersebut juga ditembuskan kepada Kapolri, Kabareskrim Polri, seluruh Kapolda, Kapolres, Dewan Pers, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.


PWOD berharap sinergi antara pers dan kepolisian terus diperkuat tanpa mengorbankan kemerdekaan pers maupun prinsip penegakan hukum yang berkeadilan. (Iwan).

×
Berita Terbaru Update