Jakarta | Faktual86.com :
Polemik pernyataan tokoh politik senior Amien Rais kembali menjadi perhatian publik nasional. Video yang beredar luas di media sosial menuai kontroversi dan mendapat tanggapan serius dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat politik mulai angkat bicara terkait gaya kritik Amien Rais yang sejak lama dikenal keras, vokal, dan kerap memancing polemik di ruang publik.
Dalam berbagai pandangan yang berkembang, nama Amien Rais memang tidak lepas dari sejarah panjang dinamika politik Indonesia sejak era Presiden kedua RI, Soeharto. Pada masa itu, ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang lantang mengkritik pemerintahan Orde Baru hingga bergulirnya reformasi.
Namun, sejumlah pihak menilai kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan masa lalu. Situasi nasional dinilai relatif stabil dan membutuhkan suasana yang lebih sejuk, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.
Ketua Umum PWRC (Persatuan Wartawan Reaksi Cepat), Kornelius Wau, menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang sah, namun harus disampaikan dengan etika dan kehati-hatian.
“Kritik boleh, demokrasi memang membuka ruang itu. Tetapi jangan sampai narasi yang berkembang justru memancing kegaduhan, memecah belah, atau menyerang secara personal. Apalagi hari ini dunia digital sangat cepat menangkap isu-isu sensitif,” ujarnya kepada tim jurnalis.
Ia menilai, kekuatan media sosial saat ini jauh lebih besar dibandingkan era sebelumnya. Sekali sebuah narasi menjadi viral, publik dapat dengan cepat membentuk opini tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.
Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini menginginkan suasana yang aman, damai, dan fokus pada pembangunan, bukan konflik politik yang berlarut-larut.
“Indonesia ini negara besar. Jangan sampai ruang digital dipenuhi narasi yang berpotensi menjadi provokasi. Karena masyarakat hari ini mudah tersulut oleh potongan video atau pernyataan yang belum tentu dipahami secara utuh,” lanjutnya.
Sejumlah tokoh lain juga menilai bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya disampaikan secara objektif dan berbasis data, bukan dalam bentuk tudingan personal yang berpotensi memicu kegaduhan nasional.
Polemik ini semakin menguat setelah Komdigi menyatakan bahwa video yang beredar terkait Presiden Prabowo Subianto mengandung unsur hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian. Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan terhadap penyebaran konten yang melanggar.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Ummat, Aznur Syamsu, menyatakan bahwa pernyataan Amien Rais dalam kanal YouTube pribadinya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi partai.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa di era media sosial, setiap pernyataan tokoh publik memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan psikologis masyarakat. Ruang demokrasi diharapkan tetap menjadi wadah adu gagasan yang sehat, bukan arena penyebaran narasi provokatif atau informasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Publik pun menilai bahwa kritik tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara bijak, beretika, serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang mendambakan ketenangan dan persatuan nasional. (Red/tim).
.jpg)
