MEDAN | Faktual86.com : Sekretaris Jenderal DPP LASKAR JANUR KUNING, EDI SUSANTO, A.Md., angkat bicara menanggapi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dikaitkan dengan Jenderal Listyo Sigit dan sejumlah oknum perwira tinggi Polri.
Edi menilai, apabila dugaan tersebut terbukti benar, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap kewibawaan Kepala Negara, keamanan nasional, dan tatanan ketatanegaraan Indonesia.
"Presiden adalah Kepala Negara yang menjalankan mandat konstitusi. Jika benar ada penyadapan ilegal terhadap Presiden oleh oknum yang seharusnya menjaga keamanan negara, ini persoalan luar biasa. Jangan sampai ada kekuatan di dalam institusi negara yang merasa lebih tinggi daripada konstitusi," tegas Edi.
Ia mengaku teringat sejarah kelam bangsa Indonesia, khususnya tragedi G30S 1965, sebagai pelajaran bahwa bangsa ini tidak boleh lengah terhadap gerakan tersembunyi yang berpotensi memecah belah dan mengancam kedaulatan negara.
Menurutnya, seluruh dugaan motif, jaringan, maupun kemungkinan keterlibatan gerakan ideologis harus dibongkar berdasarkan bukti, bukan asumsi.
Lebih lanjut, Edi menyayangkan apabila institusi Polri sampai dicederai oleh oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan.
Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat "POLRI BERSAMA MASYARAKAT", karena kepolisian seharusnya berdiri bersama rakyat, menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi negara, bukan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
"Jangan rusak marwah Polri karena kepentingan segelintir orang. Pangkat dan jabatan bukan tameng untuk menghindari hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diusut sampai ke akar-akarnya, termasuk pihak yang memberi perintah," ujarnya.
Edi juga menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto agar persoalan ini diusut secara transparan, independen, dan tanpa pandang bulu.
"Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan oknum. Jika terbukti terdapat tindakan makar atau kejahatan terhadap keamanan negara, tegakkan hukum dengan hukuman maksimal sesuai undang-undang. Bahkan, apabila memenuhi unsur pidana yang diancam hukuman mati, jangan ada perlakuan istimewa," tutup Edi Susanto.
DPP LASKAR JANUR KUNING menegaskan bahwa kedaulatan NKRI, kehormatan Kepala Negara, dan supremasi hukum harus tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di akhir pernyataannya, Sekjen DPP LASKAR JANUR KUNING, Edi Susanto, juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda Indonesia agar lebih melek politik, kritis, dan peka terhadap kondisi bangsa serta lingkungan sekitarnya.
Menurut Edi, saat ini sebagian anak muda terlalu larut dalam dunia game online dan media sosial hingga berisiko kehilangan kepedulian terhadap persoalan sosial, politik, dan masa depan negeri.
"Jangan sampai anak muda kita hanya sibuk dengan layar ponsel, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi di negeri sendiri. Jangan biarkan perhatian kita habis untuk permainan dan hiburan, sementara persoalan bangsa, ketidakadilan, dan kondisi lingkungan di sekitar kita justru luput dari perhatian," tegasnya.
Edi menekankan bahwa melek politik bukan berarti harus menjadi bagian dari partai politik, melainkan memiliki kesadaran untuk memahami kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, berani menyampaikan kritik, serta bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
"Mari kita ciptakan politik yang sehat, lingkungan yang aman, masyarakat yang saling peduli, dan budaya warga jaga warga. Jangan saling membenci karena perbedaan pilihan politik. Anak muda harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi generasi yang apatis terhadap bangsanya sendiri," pungkas Edi Susanto. (AF).
.jpg)
