Medan | Faktual86.com : Komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat keamanan berbasis masyarakat melalui pengaktifan 2.001 pos keamanan lingkungan (pos kamling) hingga Juni 2026 mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Ketua DPD LPM Kota Medan, Muhammad Reza, SH, menegaskan bahwa pihaknya siap “all out” mendukung program tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun sistem keamanan lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan.
Menurut Reza, keberadaan pos kamling tidak hanya berfungsi sebagai tempat ronda, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian warga terhadap lingkungannya.
“Ini bukan sekadar program pemerintah, tetapi gerakan bersama. Pos kamling adalah pusat aktivitas sosial sekaligus benteng pertama dalam menjaga keamanan lingkungan,” tegas Reza, Pada Jumat (1/4/26).
Ia menyebutkan, LPM yang memiliki struktur hingga tingkat kelurahan dan lingkungan akan menjadi motor penggerak dalam memastikan pos kamling benar-benar aktif, bukan sekadar formalitas.
Reza juga menilai target 2.001 pos kamling aktif bukan hal yang mustahil dicapai, selama seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif dan konsisten.
“Kuncinya ada pada gotong royong.
Kalau masyarakat merasa memiliki, maka pos kamling akan hidup. Tapi kalau hanya mengandalkan instruksi, itu tidak akan bertahan lama,” ujarnya.
Program yang dicanangkan Pemkot Medan ini sendiri menargetkan seluruh lingkungan di 21 kecamatan memiliki pos kamling aktif sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan berbasis komunitas.
Selain menekan angka kriminalitas, keberadaan pos kamling juga diharapkan mampu mempererat hubungan sosial antarwarga.
Dalam konteks ini, Reza menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Ia juga mendorong agar keberadaan pos kamling dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya untuk ronda malam, tetapi juga sebagai ruang diskusi warga, pusat informasi, hingga wadah penyelesaian persoalan sosial secara musyawarah.
“Keamanan tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat. Masyarakat harus menjadi subjek, bukan objek. Pos kamling adalah instrumen paling konkret untuk itu,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak generasi muda untuk turut ambil bagian dalam menghidupkan kembali budaya ronda yang mulai berkurang di beberapa wilayah perkotaan.
“Anak muda harus dilibatkan. Kita perlu mengemas pos kamling lebih menarik dan relevan agar menjadi ruang interaksi lintas generasi,” tambahnya.
Dengan dukungan penuh dari LPM dan partisipasi aktif masyarakat, Reza optimistis target pengaktifan 2.001 pos kamling dapat tercapai tepat waktu, sekaligus menjadi model penguatan keamanan berbasis komunitas di perkotaan.
“Kalau ini berjalan baik, Medan bisa menjadi contoh nasional dalam membangun keamanan berbasis masyarakat,” pungkasnya. (IS).
.jpg)