Serdang Bedagai | Faktual86.com : Masalah kekeringan parah yang melanda lahan pertanian padi di Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan utama para petani setempat. Kondisi kritis ini menyebabkan ribuan hektar sawah gagal panen, produksi beras anjlok drastis, dan kesejahteraan petani terancam. Ironisnya, hingga kini belum ada solusi tuntas maupun penanganan maksimal dari pihak berwenang.
Menyikapi kondisi yang makin memprihatinkan itu, M. Syahrudi, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) Pengurus Cabang 0223 Serdang Bedagai, turun tangan mengambil langkah tegas. Didampingi jajaran pengurus, perwakilan warga desa, dan unsur Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ia melakukan konsultasi resmi ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Tujuannya jelas: mendesak adanya tindakan nyata dan penyelesaian segera atas masalah yang sudah lama berlarut ini.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keseriusan, Syahrudi memaparkan kondisi lapangan secara rinci. Ia menegaskan bahwa Desa Pulau Tagor merupakan salah satu lumbung pangan vital di wilayah Serdang Bedagai. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, fungsi irigasi utama hilang, sumber air menyusut tajam, dan pola hujan yang tak menentu membuat lahan pertanian di sana selalu dilanda kekeringan parah di setiap musim tanam.
“Sudah bertahun-tahun petani di sini menderita. Sawah retak-retak, tanaman padi mati sebelum berbuah, biaya produksi habis terbuang, tapi hasilnya nihil. Kami sudah berkali-kali melapor ke dinas terkait, tapi penanganan yang diberikan belum menyentuh akar masalah. Belum ada perbaikan saluran air atau pengaturan irigasi yang memadai. Ini merugikan puluhan hektar lahan, menyengsarakan banyak keluarga, dan mengancam ketahanan pangan daerah kita,” ungkap Syahrudi dengan nada tegas di hadapan pejabat Ombudsman.
Sebagai organisasi yang berlandaskan nilai pengabdian dan kepedulian sosial, GM FKPPI menyatakan tidak bisa diam saja melihat penderitaan rakyat. Langkah ke Ombudsman ini diambil sebagai wujud tanggung jawab agar pelayanan publik di sektor pertanian dan pengairan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami datang ke sini bukan sekadar mengadu, tapi meminta pengawasan ketat dan mendesak instansi terkait—baik Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, maupun Pemerintah Kabupaten—untuk segera bertindak nyata. Jangan hanya memberi janji manis atau laporan di atas kertas saja. Buktikan perhatian dengan membangun sarana air, memperbaiki saluran irigasi yang rusak, dan berikan bantuan teknis serta pendampingan yang nyata bagi petani. Kekeringan ini sudah menahun, tidak boleh dibiarkan berlanjut lagi,” tegasnya.
Pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menyambut baik laporan dan inisiatif yang dilakukan GM FKPPI bersama PSI tersebut. Perwakilan Ombudsman berjanji akan segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi, memanggil instansi terkait, serta memastikan kewajiban pelayanan publik di bidang pertanian dan irigasi di Desa Pulau Tagor terlaksana dengan baik tanpa ada unsur kelalaian yang merugikan masyarakat.
Di akhir pertemuan, M. Syahrudi kembali menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mendampingi warga sampai masalah ini benar-benar selesai dan teratasi. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan tokoh desa untuk bersatu, menyampaikan data dan fakta yang akurat, serta ikut mengawasi setiap langkah yang dilakukan pemerintah.
“Kami anak-anak purnawirawan mewarisi semangat berjuang dan membela kepentingan rakyat. Di sini kami buktikan, keberadaan kami harus bermanfaat dan menjadi pengawal kepentingan masyarakat. Masalah air dan pertanian adalah urusan nyawa, urusan pangan, dan urusan masa depan daerah ini. Kami akan terus berjuang sampai ada solusi konkret, air mengalir kembali ke sawah-sawah, dan petani bisa kembali berharap panen melimpah,” pungkas Syahrudi.
Langkah proaktif ini pun langsung mendapat apresiasi luas dari warga Desa Pulau Tagor. Mereka merasa suaranya akhirnya didengar dan diperjuangkan. Warga pun berharap, lewat peran aktif GM FKPPI, dukungan PSI, dan pengawasan ketat Ombudsman, masalah kekeringan yang sudah lama membebani kehidupan mereka segera menemukan jalan keluar terbaik. (Rudy S).
