Kabanjahe | Faktual86.com : Dalam rangka menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Karo, BPJS Kesehatan Kabanjahe mengadakan silaturahmi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karo yang baru terpilih di bawah kepemimpinan Bupati Antonius Ginting, pada Selasa (18/11), bertempat di Kantor BPJS Kesehatan Kabanjahe.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, Nora Duita Manurung menyampaikan bahwa dengan resminya Kabupaten Karo meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) terhitung sejak September Tahun 2025, tidak terlepas dari peran Pemda yang aktif berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
“Di Kabupaten Karo masyarakat yang terdaftar sudah lebih dari 80 persen aktif. Pencapaian tersebut pasti ada peran aktif dari seluruh pemda.
Tidak bisa dipungkiri bahwa peran Pemda sangat penting terlaksananya Program JKN. Kami bangga dengan kerja sama dan semangat Pemda dalam penyelenggaraan JKN demi menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui upaya perlindungan kesehatan,” ujar Nora.
Nora menambahkan bahwa kegiatan audiensi ini juga sebagai bentuk silaturahmi dan kesempatan yang baik untuk berkenalan dengan seluruh pemda yang baru saja ditunjuk dalam mengemban tugas dan amanah baru di Kabupaten Karo.
“Saya berharap sinergi yang selama ini telah terjalin sangat baik dengan Pemerintah Karo, semakin lebih baik lagi khususnya dalam melaksanakan perluasan cakupan kepesertaan guna mempertahankan predikat UHC Prioritas. Sebagaimana Program JKN merupakan program strategis nasional yang menjamin seluruh penduduk Indonesia memiliki kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan,” kata Nora.
Hal senada disampaikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Immanuel Sinuhaji yang baru saja menjabat. Ia mengungkapkan akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Kabanjahe dalam upaya mempertahankan UHC demi masyarakat Kabupaten Karo.
“Kami berkomitmen dan mengupayakan agar predikat UHC Prioritas di Kabupaten Karo terus berlangsung. Tentu dengan berbagai upaya perbaikan seperti tetap bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menjaga tingkat keaktifan peserta JKN, memastikan alokasi anggaran iuran PBPU BP Pemda di tahun 2026 terpenuhi, dan rutin melakukan verifikasi dan validasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial,” kata Sinuhaji.
Selain itu Sinuhaji mengatakan melalui silaturahmi ini akan segera dilaksanakan percepatan pengajuan kelengkapan berkas perpanjangan perjanjian Kerjasama UHC Prioritas Tahun 2026 antara BPJS Kesehatan Kabanjahe dengan Pemerintah Daerah Karo. Melaui UHC ia berharap masyarakat Karo dapat merasakan manfaat perlindungan kesehatan saat diperlukan tanpa khawatir dengan biaya yang besar sehingga terwujud masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. (Pangab).
.jpg)
