JAKARTA | Faktual86.com : Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026), Kepala BGN Sudaryono mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah ini diambil akibat adanya pelanggaran berat terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.
"Dapur yang di-suspend secara permanen ini tidak seperti yang lalu. Kalau dulu di-suspend tetapi tetap dibayar, sekarang sudah di-suspend, tutup, dan tidak dibayar sepeser pun. Ini betul-betul penindakan atas pelanggaran," tegas Sudaryono.
Alasan Penutupan 833 Dapur Makan Bergizi Gratis
Mayoritas dapur umum dijatuhi sanksi penutupan permanen karena gagal memenuhi kriteria krusial. Beberapa penyebab utamanya meliputi:
Masalah Sanitasi: Sistem sanitasi yang buruk di area dapur.
Pengolahan Limbah: Pelanggaran regulasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Kualitas Menu: Menu makanan tidak sesuai standar gizi standar.
Kasus Keracunan: Dikaitkan dengan insiden keracunan makanan di lapangan.
Sebelum sanksi dijatuhkan, BGN telah memberikan tenggat waktu untuk evaluasi. Namun, instruksi perbaikan tersebut diabaikan oleh pengelola.
Data Sebaran Dapur BGN yang Ditutup Permanen:
Wilayah I (Sumatera): 98 dapur
Wilayah II (Jawa & Madura): 311 dapur
Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua): 424 dapur.
BGN Pecat 261 Pegawai Internal Terkait Pungli
Tidak hanya membenahi ekosistem dapur, BGN juga melakukan pembersihan internal besar-besaran. Sebanyak 261 pegawai resmi diberhentikan, dengan rincian:
224 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).
37 tenaga ahli.
Pemecatan ini dipicu oleh temuan pelanggaran disiplin kerja yang berat serta adanya dugaan keterlibatan pungutan liar (pungli) di lingkungan lembaga.
Nasib Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah
BGN menjamin anak-anak sekolah di wilayah terdampak tidak akan kehilangan hak mereka. Pelayanan makanan gratis akan langsung dialihkan secara otomatis.
Porsi makanan akan disuplai oleh dapur-dapur SPPG terdekat yang dinilai patuh dan memenuhi standar operasional baku.
Langkah penyaringan massal ini menjadi bukti komitmen kepemimpinan baru Sudaryono, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026, dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap penyimpangan anggaran negara. (NS).
.jpg)
.jpg)
