Sergai | Faktual86.com : Dugaan praktik penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kini menjadi perhatian publik. Kasus ini dinilai sebagai ujian konkret bagi komitmen Kapolres Sergai dalam memberantas dugaan praktik mafia BBM di wilayah hukumnya.
Aktivitas mencurigakan terpantau di kawasan Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi. Sebuah mobil tangki berpelat BK 8023 GW yang disebut sebagai armada distribusi milik PT Pertamina (Persero) terlihat berhenti di area rumah makan Manggis. Senin (23/02/2026)
Di lokasi tersebut muncul dugaan adanya pemindahan BBM dari tangki ke sejumlah jeriken. Praktik yang di lapangan kerap disebut “kencing di jerigen” ini, apabila benar terjadi di luar mekanisme resmi, berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan Sopir Perlu Pendalaman
Saat dikonfirmasi, sopir berinisial PS menyampaikan pernyataan yang memantik perhatian:
“Bukan mobil Pertamina aja bang, masih banyak mobil yang lain juga bang untuk buang kemari.”
Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya aktivitas serupa yang tidak bersifat tunggal. Namun demikian, informasi tersebut tetap membutuhkan verifikasi dan pembuktian melalui proses penyelidikan resmi.
Selain itu, pernyataan sopir yang mengajak “ngopi” dan menyebut “aman itu bang” juga menjadi bagian yang dinilai perlu diklarifikasi untuk menghindari spekulasi.
Regulasi Tegas, Penegakan Harus Tegas
Distribusi BBM bersubsidi diatur ketat dalam:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014
Dalam regulasi tersebut, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana.
Karena itu, publik menunggu langkah konkret aparat: apakah akan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, pendalaman terhadap sopir, serta penelusuran kemungkinan adanya pola yang lebih luas.
Uji Kepemimpinan dan Kepercayaan Publik
Kasus ini bukan sekadar dugaan pelanggaran distribusi, melainkan menyangkut hak masyarakat atas BBM subsidi. Jika aparat bergerak cepat, transparan, dan profesional, maka kepercayaan publik akan terjaga.
Namun jika penanganan berjalan lambat atau tidak jelas, ruang spekulasi dapat berkembang.
Manajemen wilayah PT Pertamina (Persero) juga diharapkan memberikan klarifikasi resmi terkait sistem pengawasan armada distribusi.
Media ini akan terus mengawal perkembangan kasus ini secara berimbang, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Red/tim)
.jpg)
